Maung Jagoan Politik

Tuban - Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa menjamin kesejahteraan peternak sapi lokal di Jatim. Janji ini disambut pedagang sapi dengan yel-yel coblos nomor satu. Khofifah menilai harus ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. "Bagaimana sebetulnya kesejahteraan para peternak tetap terjaga. Harga Eceran Tertinggi (HET) harus dijaga. Maka stabilisasi harga produk dari peternak sapi, baik itu dagingnya ataupun harga sapinya harus terproteksi," kata Khofifah saat melakukan navigasi program ke Pasar Hewan Tuban, Jawa Timur , Minggu (27/5/2018). Larangan penyembelihan sapi betina produktif sedianya telah termaktub dalam UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4). Beleid tersebut menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif. Kemudian dalam pasal 86, diatur sanksi pidana kurungan bagi orang yang menyembelih ternak ruminansia besar betin

Medan - Pelukis jalanan, Marseli, akhirnya berkesempatan bertemu dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumut, Musa Rajekshah. Pada pertemuannya itu, Marseli memberikan hasil karyanya pada Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.  Ia memberikan lukisan wajah Edy dan Ijeck yang dibuat menggunakan pensil di pelataran Masjid Agung Medan, Jumat (25/5/2018) malam usai acara buka puasa bersama. Saat itu Ijeck sedang melakukan buka puasa bersama dengan masyarakat Medan dan jamaah Masjid Agung Medan. "Saya sudah lama senang lihat sosok Pak Edy Rahmayadi. Sebelum beliau menjadi calon gubernur saya sudah senang melihat karakter beliau. Begitupun dengan sosok Bang Ijeck yang low profile dan santun, yang dapat menjadi motivasi bagi kaum muda Sumut," katanya. Baca juga: Tips Tetap Bugar Selama Ramadan dari Cawagub Ijeck Marseli mengaku hampir dua bulan lebih berupaya menemui pasangan nomor urut satu itu, tapi tak kunjung berhasil. Ia bahkan sempat mendatangi Posko Pemenangan E

Surabaya - Cawagub Puti Guntur Soekarno menggarap segmen pemilih perempuan. Kandidat Pilkada Jawa Timur nomor 2 itu bertemu kalangan Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Pertemuan di kawasan Darmo, Kota Surabaya, Minggu (27/5/2018), cucu Bung Karno menaruh perhatian terhadap pendidikan karakter, yang dimulai di masa kanak-kanak. "Pendidikan anak usia dini menjadi kunci untuk membentuk karakter anak. Inilah fase di mana kita menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, memberikan keteladanan, dan meletakkan dasar-dasar yang baik bagi anak," kata Puti Guntur. Dua periode menjadi anggota DPR, Puti bertugas di Komisi X, di antaranya mengurus bidang pendidikan. Pendidikan PAUD biasanya diberikan pada usia anak di bawah 5 tahun. "Inilah fase usia emas bagi anak, dimana daya serap otak anak sangat maksimal," tambahnya. Puti Guntur yang didampingi Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji dan Dyah Katarina, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP, ini bertemu ratusa

Jakarta - Ikhtiar politik mantan Ketua KPK Abraham Samad yang merapat ke PKS menjelang Pilpres 2019 mendapat penolakan dari Fahri Hamzah. Seperti ini ceritanya.  Abraham Samad mendatangi kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/5/2018). Markas PKS, partai yang pemimpinnya terdahulu pernah punya kasus dan diusut oleh KPK di era Abraham Samad, adalah markas parpol pertama yang disambanginya. Dia diterima oleh Presiden PKS Sohibul Iman, yang mengapresiasi niat Abraham untuk melaju di pilpres. "Ya saya tahulah Pak Abraham punya keinginan ke sana (pilpres). Tapi tidak, nggak ada pembicaraan ke sana. Tapi saya mengapresiasi kalau Pak Abraham mau maju, ya saya apresiasi," kata Sohibul. Baca juga: Apa Deal Pertemuan Abraham Samad dengan Presiden PKS? Saat ditanya apakah PKS akan mempertimbangkan Abraham untuk maju pada Pilpres 2019 sebagai cawapres atau capres, Sohibul mengatakan perkara itu bakal dia sampaikan kepada Majelis Sy

Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil tersebut, sementara kubu oposisi menilai pembagian takjil itu wajar-wajar saja.  Aksi bagi-bagi takjil berstiker #2019GantiPresiden itu dilakukan di Masjid Cut Mutia, Jalan Taman Cut Mutiah No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/5). Dalam takjil yang dibagikan itu, ada tulisan #2019GantiPresiden dan dua banner yang terpampang di lokasi bertulisan 'Takjil Gratis Buka Puasa #2019GantiPresiden'. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai siapa saja boleh melakukan kegiatan untuk menaikkan elektabilitas. Namun, dirinya berharap kubu oposisi Jokowi bersabar melakukan kegiatan kampanye politik hingga waktunya tiba.  "Politik itu kan indah, politik itu kan seni dalam mengelola piki

Depok - Satgas Nusantara melakukan tarawih keliling selama bulan puasa ini. Dalam safari Ramadan ini, polisi mengimbau para ulama tidak melakukan ceramah-ceramah yang bernada provokatif. "Kan sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, para kiai dan para ustad mengatakan kita membicarakan di masjid itu yang baik-baik tidak masalah, tapi kalau masjid dipakai untuk provokasi orang dan mempengaruhi orang, ya itu tidak baik," kata Kasatgas Nusantara Irjen Gatot Edy Pramono, Jumat (25/5/2018). Hal itu diungkapkan Gatot setelah melakukan tarawih keliling di Masjid Al-Aula, Jl Haji Maksum, Sawangan, Kota Depok. Hadir pula Wakasatgas Nusantara Brigjen Fadil Imran, Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto, dan sejumlah pejabat lainnya.  Baca juga: Polri Bentuk Satgas Nusantara Dinginkan Suhu Politik Pilkada Tarawih keliling merupakan salah satu program khusus Satgas Nusantara di bulan Ramadan. Selain di Depok dan Jakarta, Satgas Nusantara akan melakukan safari Ramadan d

Banyuwangi - Kemenangan cagub cagwagub Jatim nomor urut 2 ini tak hanya dilakukan pasangan calon (Paslon) semata. Namun di belakangnya, ada relawan yang berjibaku mengenalkan dan memenangkan paslon di wilayah/daerah tertentu.  Salah satunya adalah Konco 17 Agustus (Kontag) 45 Banyuwangi. Relawan terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, guru, dan alumni dari lembaga pendidikan di bawah naungan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional (Perpenas) Banyuwangi ini, berusaha keras memenangkan pasangan cagub-cawagub Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.  "Berbagai pertimbangan dan evaluasi atas kinerja atau prestasi pasangan kandidat, kita memutuskan Gus Ipul dan Mbak Puti adalah pasangan yang paling tepat. Keduanya kita pilih dan yakini dapat melakukan perubahan berkelanjutan demi semakin berkembangnya Jawa Timur," ujar Mahfud, Ketua Kontag 1945 Banyuwangi, kepada detikcom, Jumat (25/5/2018).  Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan sosialisasi dan pemenangan. Antara la

Malang - Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke sejumlah pasar tradisional di Kota Malang, Jawa Timur. Salah satunya mendatangi Pasar Induk Gadang dan Kedungkembang.  Khofifah menyapa sekaligus menyerap aspirasi warga pasar pagi untuk melakukan navigasi program. Khofifah juga menyusuri setiap blok pasar.  Menurutnya, infrastruktur pasar tradisional membutuhkan pembenahan agar bisa memberikan kenyamanan dan keamanan transaksi baik bagi penjual maupun pembeli.  "Saya melihat pembenahan infrastruktur sangat-sangat urgent. Kita bisa melihat di banyak titik di tempat penjualan ikan, sayur, buah, di sini becek. Ada genangan air di sini. Ini harus dibangun agar transaksinya lebih nyaman," kata Khofifah, Jumat (25/5/2018). Pasar tradisional, jelas dia, dinilai perlu perhatian lebih karena menjadi pusat simpul ekonomi suatu daerah. Pasar tradisional mampu memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Khofifah menjelaskan pembenahan pasar tradisio

Bandung - KPU Kota Bandung memastikan kampanye pasangan calon (paslon) Pilwalkot Bandung pada momen Ramadan tidak ada yang berbeda. Waktu kampanye tetap bisa dilakukan setiap hari. Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Ali Mubarok mengatakan di luar jam tersebut Paslon dilarang kampanye dalam bentuk apa pun. Jika melanggar, tentu kena sanksi. "Pokoknya di luar jam 9.00 WIB sampai 18.00 WIB tidak boleh ada kegiatan kampanye," ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/5/2018). Soal kegiatan paslon selama Ramadan seperti kuliah subuh dan tarawih bersama warga, Rifqi memastikan hal itu diperbolehkan. Hanya saja selama kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye seperti penyampaian visi misi, ajakan memilih dan membawa atribut kampanye. "Tidak ada batasan atau larangan. Silakan tarawih, silakan sahur on the road atau buka bersama. Asalkan tidak ada atribut dan ajakan atau penyampaian visi misi," kata Rifqi. Sewaktu ditanya apabila dalam kegiatan tersebut ada pembagi

Jakarta - Partai Demokrat (PD) masih memprioritaskan hadirnya poros ketiga pada Pilpres 2019. Meski begitu, PD tak menampik adanya berbagai kemungkinan yang akan terjadi. "Rasanya semuanya possibility itu tentunya harus dilaksanakan oleh PD karena hal itu kan semua harus kita memberikan strategi yang terbaik. Prioritas tentunya pertama kali kita ingin membuat ataupun kita ingin menghadirkan poros ketiga," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). Baca juga: Seberapa Kuat Koalisi Gerindra-PKS-PAN-PD Melawan Jokowi? Ia kemudian menuturkan partainya akan mempergunakan waktu yang ada untuk menentukan strategi pemenangan pada Pilpres 2019.  "Dengan waktu yang tersedia ini, PD ingin menempatkan atau ingin betul-betul memanfaatkan waktu ini dengan mengambil strategi yang terbaik bagi nusa dan bangsa, dan bagi PD," ujarnya. Sebelumnya, Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN bersiap melawan P

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali meminta Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dibubarkan. Salah satu alasan Fadli karena dia khawatir kalau KSP bisa jadi mesin tim sukses Joko Widodo.  Fadli awalnya menilai KSP merupakan lembaga non struktural yang hanya dibentuk melalui perpres. Menurut Fadli, itu kurang tepat.  Baca juga: Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan, Istana: Lembaga ini Justru Berhasil "Itu harusnya meneruskan UU yang mempunyai payung soal KSP," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). Fadli juga mengungkit tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KSP. Tupoksi KSP dipandang Fadli tak signifikan.  Bagi Fadli, tupoksi KSP tak ada bedanya dengan Sekretariat Kabinet, bahkan Sekretariat Negara. Oleh karenanya, dia tegas meminta KSP dibubarkan.  "Ini tupoksinya coba kita bandingkan. Dia hanya menjalankan tiga hal, yaitu pengawasan terhadap pembangunan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, komunikasi politik, dan isu-

Jakarta - Ketua Persaudaraan Bugis Makassar (PSBM) Andi Rukman N. Karumpa berharap Jusuf Kalla maju ke kontestasi Pilpres 2019 . Andi menyamakan JK dengan Mahathir Mohamad, yang baru terpilih sebagai PM Malaysia. Hal ini diungkapkan Rukman setelah menemui Wapres JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018). Rukman bertemu dengan JK terkait kegiatan PSBM dan rencana buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). "Tidak ada obrolan (khusus), cuma kami selaku orang Bugis berharap beliau masih diberi kesehatan kemampuan untuk memimpin negeri ini. Kalau Mahathir saja bisa, masak Pak JK nggak bisa," kata Rukman usai menemui JK. Baca juga: Jadi Cawapres Terkuat Jokowi Versi Survei, JK: Saya Ingin Istirahat Rukman menyebut pernyataannya tersebut sebagai pribadi pengusaha Bugis-Makassar. Dia menyebut masyarakat Bugis juga menginginkan JK menjadi presiden. "Tapi jangan wapres lagi, kalau keinginan orang Bugis

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan adanya peluang Partai Demokrat merapat ke poros Joko Widodo. Airlangga mengaku telah secara langsung berbicara dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.  "Demokrat, saya sudah berbicara dengan Pak SBY. Dan insyaallah kesempatan itu (merapat ke Jokowi) ada," kata Airlangga di kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).  Baca juga: Jokowi Dukung Pertemuan SBY-Prabowo, Bagus Jika Berkoalisi Namun Airlangga tak memerinci terkait pertemuannya dengan SBY. Airlangga pun mengaku tak khawatir dengan adanya kabar SBY yang akan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.  "Merapat ke Jokowi?" tanya wartawan. "Insyaallah (merapat ke Jokowi)," jawab Airlangga.  Baca juga: Inikah Dua Parpol yang Segera Merapat ke Jokowi? Partai Demokrat memang belum menentukan apakah akan merapat ke poros Jokowi, poros Prabowo Subianto, at

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno besok akan bertolak ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah. Presiden Joko Widodo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto masuk daftar tokoh yang akan didoakan Sandiaga saat umrah. "Oh doain, semua saya doain. Pak Jokowi saya doain, Pak Prabowo saya doain. Kalau Pak Prabowo yang terbaiklah, beliau sangat ikhlas agar dia bisa bekerja di satu tahun ke depan untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Sandiaga di instalasi pengolahan limbah tinja PD PAL Jaya, Jalan Router Ring Road Lingkar Luar, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (23/5/2018). Baca juga: Sandiaga akan Berangkat Umrah Minggu Ini Sandiaga, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, juga akan mendoakan sang ketum, Prabowo. Dia menuturkan satu doa yang akan dipanjatkan adalah semoga Prabowo menang dalam Pilpres 2019.  "Insyaallah (Prabowo jadi presiden), kalau ini terbaik untuk bangsa dan negara," ujar Sandiaga. Baca juga: Sandiaga Belum Ada Ren

Jakarta - Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN bersiap membentuk koalisi untuk melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Seberapa kuat koalisi keempat parpol ini melawan koalisi pro-Jokowi? Seperti diketahui, rencana pembentukan koalisi itu awalnya dikemukakan oleh Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan. Ia menyatakan partainya kembali membuka komunikasi dengan Gerindra. Baca juga: Koalisi Gerindra-PD-PKS-PAN Bersiap Melawan Jokowi Rencana koalisi ini semakin menguat seiring kabar pertemuan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menyatakan Demokrat menjalin komunikasi dengan partainya. Komunikasi itu terkait pilpres. Berdasarkan rangkuman, Rabu (23/5/2018) malam, ada 6 lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas parpol untuk Pemilu 2019. Keenam lembaga tersebut adalah Charta Politika, LSI Denny JA, INES, Litbang Kompas, dan Median. Seperti apa hasilnya?

Jakarta - Partai Gerindra memberikan sinyal bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut jadi kurang dari lima nama. Namun Gerindra pun masih enggan membeberkan asal partai dari nama-nama tersebut. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid menuturkan partainya meyakini Prabowo akan tetap mengkaji nama-nama yang disodorkan oleh PKS. Tak hanya itu, Hidayat melanjutkan, partainya pun yakin bahwa eks-Komandan Jenderal Kopassus itu tak akan meninggalkan PKS. "Prabowo ketika dia menghadiri Milad PKS ke-20, beliau tegas menyampaikan tidak akan meninggalkan PKS. Beliau sangat percaya sama PKS dan sudah disampaikan kepada pimpinan PKS bahwa apa pun nanti akan tetap mendengar dan mendengarkan dari pendapat PKS," kata Hidayat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Baca juga: PKS Beri Prabowo Batas Waktu Pilih Cawapres Sebelum 10 Agustus Menjawab hal itu, Wakil Ketua MPR RI tersebut pun menyatakan PKS pun akan tetap

Jakarta - Prabowo Subianto sampai hari ini belum memutuskan siapa cawapres pendampingnya untuk Pilpres 2019. Gerindra mengatakan Prabowo masih akan menunggu langkah rivalnya, Joko Widodo, lebih dulu.  "Pak Prabowo akan mendeklarasikan setelah Pak Jokowi mendeklarasikan siapa cawapresnya," ujar Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018). Baca juga: Penentuan Cawapres Kian Dekat, PKS Yakin Prabowo Pilih Kadernya Beberapa pihak, terutama dari PKS, memberi tenggat kepada Prabowo untuk menentukan cawapresnya. Desmond menganggap itu hal biasa.  "Ini keinginan individual mempercepat proses. Kalau keputusan kan Presiden PKS, Dewan Syuro PKS, Prabowo. Mereka menyepakatinya," ucapnya.  Baca juga: Gerindra: Ada Orang Hebat Masuk Bursa Cawapres Prabowo Mengapa Prabowo menunggu Jokowi lebih dulu sebelum menentukan cawapresnya?  "Masak kita duluan mendeklarasikan, Pak Jokowi belum," begitu

Jakarta - Prabowo Subianto menunggu langkah Joko Widodo (Jokowi) sebelum menentukan nama cawapres pada 2019. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno heran atas sikap tersebut.  "Apa nggak kebalik? Kalau dalam permainan catur, juara bertahan bisa memilih bidak putih atau bidak hitamnya. Kalau dalam pertandingan tenis internasional atau sepakbola, juara bertahan mendapat tempat kehormatan, tidak bertanding dalam kualifikasi," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).  Baca juga: Gerindra: Prabowo Deklarasikan Cawapres Tunggu Jokowi "Jadi artinya, mestinya 'challenger' ini yang menentukan paslonnya dulu," sebut Hendrawan balik menantang Gerindra dan Prabowo.  Hendrawan menekankan Gerindra harus memenuhi syarat 20 persen sebelum bisa bertanding di Pilpres 2019. Dia menantang Gerindra mewujudkannya.  "Yang sekarang penting, bagi siapa pun yang ingin maju sebagai capres, membangun koa

Jakarta - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, PA 212 juga meminta Gerindra, PAN, PKS, dan PBB segera berkoalisi. "DPP PA 212 mendesak kepada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk secepatnya mendeklarasikan secara terbuka sebagai koalisi permanen menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019," kata Ketua PA 212 Slamet Maarif seusai pertemuan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018). Baca juga: PAN-PBB Belum Mau Gabung Gerindra-PKS, Sinyal Ada Poros Ketiga? Namun Fadli, yang juga Waktum Gerindra, belum memberikan tanggapan terkait permintaan PA 212 tersebut. Pertemuan ini berlangsung tertutup selama kurang-lebih satu jam. Sebelumnya, pembina PA 212 Habib Rizieq Syihab juga pernah mengusulkan agar partai-partai tersebut berkoalisi. Akan tetapi sampai sekarang belum ada kesepakatan resmi dari keempa

Jakarta - Bawaslu menyatakan citra diri bersifat alternatif. Menurut Bawaslu keberadaan logo partai tanpa nomor urut sudah termasuk dalam citra diri. "Citra diri itu bersifat alternatif kalau hanya ada salah satunya itu sudah temasuk citra diri. Kalaupun ada nomor tidak ada logo juga akan kena, tidak ada nomor tapi ada logo juga kena," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018). Ia juga menjelaskan soal definisi kampanye. Menurutnya, kampanye berisi visi, misi, program dan citra diri. "Kalau definisi kampanye itukan program, visi-misi serta citra diri, kalau visi-misi sudah berdiri sendiri sebagai sesuatu yang memang masuk definisi kampanye. Termasuk yang baru dan jadi perdebatan artinya butuh penafsiran itu adalah soal citra diri, oleh karena itu kami di gugus tugas, konteksnya ingin lebih memastikan pemahaman kita termaksud menyampaikan pemahaman ini kepada masyarakat," ujar Afif.

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang memproses dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan beberapa partai politik. Partai politik tersebut ialah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura. "Sudah pernahkan (proses) dua (Perindo dan PSI). Sebenarnya yang sedang kita proses itu kayak PAN dan Hanura," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018). Baca juga: Bawaslu Umumkan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kampanye PSI Besok Afif mengatakan proses pemeriksaan PAN merupakan limpahan kasus yang sebelumnya ditangani oleh Bawaslu DKI. Sedangkan Hanura saat ini Bawaslu tengah mencari informasi terkait adanya pelanggaran. "PAN dari DKI sedang ditangani, pelimpahan. Hanura juga dalam proses kajian teman-teman belum masuk ke ranah registrasikan, sedang dicari informasinya (Hanura) sama teman-teman," kata Afif. Kedua partai ini diduga membuat iklan kampanye di lua

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno angkat bicara soal insiden pamer kaus '2019 Ganti Presiden' dalam debat Pilgub Jabar. Menurut Sandi apa yang dilakukan pasangan calon (paslon) Sudrajat-Ahmad Syaikhu hal yang brilian. "Tentunya Pak Sudrajat dan Syaiku adalah satu-satunya yang secara terbuka menyatakan kami ingin menyandingkan apa narasi yang diharapkan, aspirasi masyarakat di Jabar dan nasional. (Calon) Yang tiga lainnya kan tidak secara gamblang. Mereka melakukan diferensiasi yang menurut saya itu brillian," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018). Baca juga: Golkar soal Sudrajat-Syaikhu Pamer Kaus Ganti Presiden: Norak! "Secara diferensiasi dia akan sampaikan bahwa kalau Jabar mau maju secara ekonomi, pilih saya (Sudrajat-Syaikhu), setelah itu kita sandingkan dengan apa yang menjadi harapan aspirasi nasional, pemerintahan yang lebih fokus kepada ekonomi rumah tangga, ekonomi rakyat, membuka lapanga

Jakarta - Waketum Gerindra Fadli Zon mendorong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk nyapres di 2019 karena menurutnya petugas partai Mega tak cakap. Hanura membalas Fadli. "Fadli Zon itu sangat paham bahwa Prabowo bakal nyungsep kalau Jokowi tetep nyapres di 2019," ujar Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Rabu (16/5/2018). Baca juga: Fadli: Baiknya Bu Mega Nyapres, Petugas Partainya Kurang Mampu "Karena itu dia manas-manasin Megawati untuk berhadapan dengan Prabowo. Karena, Fadli Zon yakin bahwa Prabowo hanya mampu mengungguli Megawati doang," ucapnya. Sebelumnya, Fadli Zon menyarankan Megawati maju sebagai calon presiden 2019. Alasannya, petugas partai PDIP saat ini dinilai tak mampu memimpin. "Ada baiknya Bu Mega jadi Capres 2019. Petugas partainya kurang mampu memimpin. Ekonomi berantakan, keamanan kacau. Sekadar saran saja," kata Fadli lewat cuitan di akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (15/5/2018).  Tak

Jakarta - Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menyebut Fadli Zon anomali, yang artinya kelainan. Eva menyematkan anomali ke Fadli lantaran Waketum Gerindra itu mendorong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri nyapres di 2019.  Eva awalnya meminta Fadli Zon tak mencampuri internal PDIP dengan menyeret nama Mega. Permintaan Fadli agar Mega nyapres karena menganggap petugas partai Mega tak cakap dalam urusan keamanan. "Bukannya berempati terhadap situasi saat ini yang membutuhkan keprihatinan kekompakan, dia seperti anomali sendiri perilakunya di antara politisi dan masyarakt sipil," ujar Eva kepada wartawan, Rabu (16/5/2018). Baca juga: Fadli 'Dorong' Mega, Hanura: Dia Paham Prabowo Nyungsep Vs Jokowi "Sepatutnya tidak usah mencampuri rumah tangga orang," tegas Eva. Sebelumnya, Fadli Zon menyarankan Megawati maju sebagai calon presiden 2019. Alasannya, petugas partai PDIP saat ini dinilai tak mampu memimpin.

Jakarta - Dalam workshop nasional anggota DPRD dari Fraksi PPP, sempat terselip pantun politik. Pantun tersebut menyinggung soal cawapres 2019. Hal ini dibacakan Ketua Panitia Achmad Baidowi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5/2018). Ada dua pantun yang dibacakan. "Dari Sabang sampai Merauke. Gemah ripah loh jinawi. Pak Jokowi sering hadir di acara PPP. Itu memiliki makna tersendiri," ujar Baidowi membacakan pantun pertama. Baca juga: Romy: 190.800 Caleg Partai Pengusung akan Jadi Jurkam Jokowi Pada pantun kedua, Baidowi menyinggung soal Hamzah Haz, yang pernah menjabat Wapres di era Megawati Soekarnoputri. PPP melempar kode supaya 2019 kembali menduduki posisi tersebut. "Buah cempedak juwana. Dimakan bersama nikmat rasanya. Pak Hamzah Haz Wapres dari PPP. Insyaallah 2019 ada penerusnya," ucapnya. Baca juga: Jokowi dan Rommy Sering Bertemu Bahas Cawapres Seperti diketahui, PPP merupakan parpol pendukung Jokowi untuk Pil

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung wawancara dengan Najwa Shihab terkait nama cawapres. Jokowi bercerita saat ditanya soal kapasitas Ketum PPP Rohahurmuziy sebagai cawapresnya. "Saat ditanya di Mata Najwa, saya ditunjukkan mengenai, 'Pak, gimana urusan wapres?' Kemudian ditunjuk gambar Pak Rommy," ujar Jokowi dalam acara workshop nasional anggota DPRD dari Fraksi PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5/2018). Lantas, Jokowi mengaku menjawab spontan pertanyaan Najwa. Ia memuji Rommy sebagai santri intelek. Baca juga: Pantun Kode PPP untuk Jokowi soal Cawapres "Saya jawab spontan, saya jawab artinya keluar dari hati saat itu ya muda, santri, intelektual, terus gimana? Ya cocok jadi cawapres. Kan bener kan? Bener," kata Jokowi. PPP merupakan parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Jokowi pun kembali memuji pidato Rommy hari ini.  Baca juga: Di depan Jemaah, Rommy Dikenalkan Sebagai Ulama Zaman Now

Jakarta - Ketum Golkar Airlangga Hartarto unggul sebagai cawapres Joko Widodo dari kalangan parpol dalam survei LSI Denny JA. Golkar mengatakan Airlangga merupakan sosok yang paling pas mendampingi Jokowi pada periode 2019-2024. "Jadi demi kebaikan semua pihak dengan memperhitungkan banyak faktor objektif, sebaiknya memang Pak Airlangga yang menjadi cawapres Pak Jokowi," kata Wasekjen Golkar Sarmuji kepada wartawan, Selasa (15/5/2018). "Dari sisi elektabilitasnya kemungkinan juga besar terpilih, dari sisi kemanfaatan untuk menghadapi tantangan bangsa juga terjawab," imbuhnya. Baca juga: LSI Denny JA: Airlangga-Moeldoko-TGB Cawapres Potensial Jokowi Survei LSI Denny JA soal sosok cawapres potensial Jokowi dilakukan pada 28 April-5 Mei 2018. Metode yang dilakukan adalah expert judgement.  Metode ini dilakukan dengan menyusun enam indeks yang harus dipenuhi cawapres. Enam indeks yang menjadi tolok ukur adalah indeks dukungan elektabilitas, kecuku

Depok - Pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan berdebat panas dengan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Sewaktu debat Cagub Jabar 2018 ini mencuat permasalahan Sungai Citarum. Baca juga: Dalih Ridwan Kamil Saat Dicecar Syaikhu Soal Banjir di Bandung Cagub Jabar Hasanudidn menilai penyelamatan Sungai Citarum tentunya bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Paling penting kata Hasanuddin adalah koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan instansi lainnya.  "Sesungguhnya di UU 23 untuk menyelesaikan Citarum daerah bisa saja. Tapi harus ada sinergi yang baik. Terus ada janji terdahulu ari Citarum bisa diminum. Memang bisa tapi (langsung sakit)," kata Hasanuddin di atas panggung acara debat Pilgub Jabar putaran kedua yang digelar di kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018) malam.  Lalu Hasanuddin menanyakan terkait manajemen penyelamatan Citarum yang akan dilakukan Deddy-Dedi saat terpilih nantinya. Ter

Depok - Pasangan calon nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu mendapat giliran untuk mencecar pertanyaan kepada pasangan calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi saat debat Cagub Jabar 2018. Cawagub Syaikhu mencecar Cawagub Dedi terkait pengelolaan limbah di Kabupaten Purwakarta.  Syaikhu mengungkapkan setiap kali melintas ke wilayah Purwakarta selalu tercium bau yang tidak sedap. "Saya sering bolak balik melintas ke Purwakarta. Masuk Purwakarta ada bau menyengat yang dihasilkan limbah. Apa kesulitan Kang Dedi selama dua periode sebagai bupati menyelesaikan ini?" kata Syaikhu dalam debat Pilgub Jabar 2018 putaran kedua di kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018). Baca juga: Drama Deddy-Dedi Hadapi Hasanuddin Soal Penyelamatan Citarum Menanggapi itu, Dedi menjelaskan bau tidak sedap itu dihasilkan oleh dua perusahaan besar yang ada di Purwakarta. Namun dia tidak sebut secara pasti nama dua perusahaan tersebut. Proses penindakan menurutnya tidak mudah. 

Sentul - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengatakan sistem demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Dia menyebut ada empat penyakit demokrasi Indonesia. "Di tengah-tengah konsolidasi demokrasi yang belum tuntas ini, ternyata kita justru hari ini mengidap empat penyakit demokrasi Indonesia," kata Sohibul Iman di Milad ke 20 PKS di Sentul, Bogor, Minggu (13/5/2018). Baca juga: PKS Tak Akan Umumkan Nama Cawapres di Acara Milad Sohibul mengatakan penyakit pertama, Indonesia masih mengalami high cost demokrasi atau demokrasi mahal. High cost demokrasi ini, dikatakan Sohibul hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang memiliki dana besar. Akibatnya, menurut dia, pemimpin yang dihasilkan pun tidak mewakili rakyat. "Dampak apa? orangnya punya integritas orang-orangnya punya kapasitas tetapi tidak punya isi tas maka dia tidak bisa ikut dalam kontestasi demokrasi akibat lanjutannya mereka yang terpilih bukan orang yang punya

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terkait Pilpres 2019. Survei membahas peluang Joko Widodo (Jokowi) dikalahkan dalam pilpres. Hasilnya, 50:50 kemungkinan Jokowi bisa dikalahkan.  Survei dilakukan pada 28 April-5 Mei 2018 terhadap 1.200 responden dengan wawancara tatap muka. Metode yang dilakukan adalah multistage random sampling dilengkapi FGD dan analisis media serta indepth interview. Margin of error dari survei ini +- 2,9%. Baca juga: LSI Denny JA: Jokowi 46%, Prabowo+12 Capres Lain 44,7% Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby memaparkan peluang Jokowi dikalahkan dalam pilpres adalah 50:50. Dengan syarat utama, kekuatan oposisi Jokowi bersatu.  "Probability-nya 50:50. Dengan syarat kekuatan oposisi yang bersatu, seperti bersatunya Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad di Pemilu Malaysia. Untuk itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto, Amien Rais, dan Gatot Nurmantyo perlu bersatu jika ingin kalahkan Jokowi. Kalau

Jakarta - Gerindra hingga saat ini masih enggan mengumumkan sosok cawapres pendamping sang ketum, Prabowo Subianto. Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan akan lebih baik jika kubu Joko Widodo (Jokowi) mengumumkannya terlebih dahulu. "Lebih bagus duluan Pak Jokowi yang mengumumkan, baru nanti kita (akan mengumumkan cawapres Prabowo)," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2018). Ia menuturkan Gerindra tak terburu-buru mengumumkan sosok cawapres bagi ketumnya. Seraya menyindir, Fadli mengatakan, koalisi Jokowi sebagai kubu yang telah siap diminta segera mengumumkan. Baca juga: PKS Tak Akan Umumkan Nama Cawapres di Acara Milad "Saya kira masih gampanglah, kita kan partai-partai di luar pemerintah. Yang siap kan katanya parpol pendukung pemerintah, ya diumumkan saja segera," sebutnya. PKS, yang juga partai koalisi Gerindra, juga terus mendesak Gerindra memilih satu dari 9 nama yang disodorkan. Meski begitu, Fadli mengatakan PK

Depok - Selagi berada di atas panggung debat Cagub Jabar 2018, pasangan nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan punya taktik untuk mengurangi impor beras yang masih digulirkan pemerintah. Salah satunya dengan memberikan lahan garapan untuk masyarakat di Jabar. Hal tersebut menjawab pertanyaan dari paslon nomor tiga Sudrajat - Syaikhu mengenai pemerintah masih impor beras saat debat publik kedua di kampus Universitas Indonesia di Depok, Jabar, Senin (14/5/2018). Baca juga: Dalih Ridwan Kamil Saat Dicecar Syaikhu Soal Banjir di Bandung Hasanuddin mengatakan selama ini Jabar merupakan lumbung padi kedua nasional setelah Jatim. Namun, sambung dia, dalam beberapa tahun terakhir jumlah lahan pertanian terus menyusut. "Potensi tinggi, tapi terjadi penyusutan lahan. Sebanyak 66 persen petani jual sawah karena himpitan ekonomi," ungkap Hasanuddin. Guna menyelesaikan persoalan tersebut, ia berjanji akan memberikan lahan kepada 75 ribu kepala keluarga di Jabar