Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2018

Kiai di Jatim Dukung Cak Imin Jadi Cawapres

Sidoarjo - Para kiai se-Jatim yang tergabung dalam 'Silaturrohim Ulama Nusantara' mendukung Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres 2019. Dukungan ini digelar di Sidoarjo. "Dalam kesempatan ini kami menyatakan, Insyaallah apabila para kiai dan para ulama merestui dan memberikan doa tulus kepada perjuangan kami sehingga kewajiban kifayah kami bisa dilaksanakan, kami mengerti betul, memahami betul, dan Insyaallah akan melaksanakan seluruh perintah dan agenda-agenda perjuangan politik," ujar Cak Imin di Ponpes Progresif Bumi Shalawat, Desa Lebo, Sidoarjo, Jatim, Sabtu (31/3/2018). Baca juga: Jokowi Didampingi Cak Imin dan Gus Rommy, Lebih Cocok Mana? Kiai yang turut hadir dalam silaturahmi tersebut di antaranya KH Agoes Ali Masyhuri, KH Anwar Iskandar, KH Hisyam Syafa'at, KH Zainuddin Djazuli dan sepuh lainnya. KH Agoes Ali (Gus Ali) menyatakan para ulama mantap mendukung Cak Imin jadi cawapres. "Dari hasil silaturahmi ini, semu

Prabowo Tunjuk Sandiaga Masuk Tim Pemenangan Pilpres

Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Sandiaga Uno menjadi tim pemenangan Pilpres 2019. Sandiaga yang menjabat anggota Dewan Pembina Gerindra diminta menyerap aspirasi masyarakat Indonesia. "Saya diminta untuk menampung aspirasi, saya juga diminta untuk turun langsung ke beberapa daerah seiring pilkada dan memberikan masukan kepada Beliau karena Beliau diminta oleh Partai Gerindra yang dimandatkan sebagai capres 2019 oleh karena itu kami diminta tolong oleh Pak Prabowo," kata Sandi di Sipirock Coffee, Jl TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (31/3/2018). Salah satu yang menjadi fokus Sandi dalam timses ini yakni mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya permasalahan ekonomi kecil menengah. Baca juga: Prabowo: Menangkan Dulu Sudrajat-Syaikhu, Selanjutnya 2019 "Waktu itu 2017 saya bisa menangkap aspirasi yang diinginkan masyarakat itu ekonomi, dia (Prabowo) menginginkan metodologi yang sama di pilpres bahwa apa yang diingin di seluruh

Prabowo Ingin Pakai Strategi di Pilgub DKI untuk Pilpres 2019

Gambar
Prabowo Subianto Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto menginginkan metodologi penyerapan aspirasi masyarakat dalam Pilkada 2017 diterapkan pada kontestasi Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Sandiaga Uno yang ditunjuk sebagai tim pemenangan Pilpres. "Intinya Pak Prabowo mengharapkan aspirasi dari Gerindra ini bisa terkanalisasi dan belajar dari Pilkada yang kami lalui di 2017 dimana isu ekonomi itu sangat jelas diangkat oleh masyarakat khususnya ekonomi rumah tangga, ekonomi usaha kecil menengah. Pak Prabowo ingin masukan yang riil dan kongkret tanpa terlalu terkontasi isu politik," kata Sandiaga di Sipirock Coffee, Jl TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2018). Baca juga: Prabowo Tunjuk Sandiaga Masuk Tim Pemenangan Pilpres "Waktu itu 2017 saya bisa menangkap aspirasi yang diinginkan masyarakat itu ekonomi, dia (Prabowo) menginginkan metodologi yang sama di pilpres bahwa apa yang diinginkan di seluruh Indonesia apakah i

Hard Campaign Prabowo Jelang Pilpres

Gambar
Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tengah melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo dalam pidatonya. Prabowo dinilai mulai unjuk gigi jelang Pilpres 2019. "Untuk urusan itu sudah hard campaign, bukan soft campaign lagi. Kan salah satu analisa mengapa suara Pak Prabowo turun karena beberapa tahun ini kita tak mendengar ada statement yang tegas dari Prabowo ke pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Media Survei Nasional, Rico Marbun kepada wartawan, Sabtu (31/3/2018). Baca juga: Prabowo Bandingkan Gaji Bupati dengan Ongkos Kampanye Menurut Rico, Prabowo tengah mengambil momentum dukungan untuk Pilpres. Oleh sebab itu, dalam beberapa kesempatan, Prabowo mengkritik pemerintahan Joko Widodo seperti masalah utang hingga menyebut Indonesia bisa bubar di tahun 2030. Baca juga: Foto: Aksi Prabowo Turun Gunung ke Jabar "Kalau kita melihat dari banyak survei, arus oposisi ini sudah menguat. Prabowo mengambil angle seperti masalah utan

SBY: Tak Benar Saya Minta AHY Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah meminta untuk bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo di Pilpres 2019. SBY juga menampik menyodorkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Jokowi. "Minggu lalu saya melakukan lawatan ke Jawa Barat dan di beberapa tempat, sejumlah orang mengangkat isu itu bahkan di Jakarta seorang purnawirawan TNI bintang 4, junior saya menanyakan apakah benar pemberitaan itu SBY yang minta-minta gabung ke Pak Jokowi, termasuk minta agar AHY dijadikan cawapres beliau. Tidak benar, tidak benar," ujar SBY dalam akun Facebook resminya, Sabtu (31/3/2018). Baca juga: Membandingkan Kekuatan AHY dan TGB, Kandidat PD di Pilpres Hal ini disampaikan SBY saat menanggapi isu AHY menjadi cawapres Jokowi. SBY menegaskan, tidak bisa memaksa Jokowi untuk menentukan cawapresnya. "Saya pernah jadi capres 2 kali. Kalau dulu saya pertimbangkan saya cawapres yang mengajak untuk mendampingi saya,

Fadli Zon 'Butuh' Putin, Demokrat Tawarkan AHY

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Roy Suryo menanggapi 'curhatan' Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tentang Indonesia yang membutuhkan sosok pemimpin berkarakter Vladimir Putin. Roy mengatakan partainya telah menyiapkan pemimpin yang kelasnya di atas Putin, yaitu Ketua Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Insya Allah Indonesia memiliki pemimpin yang kalibernya di atas Putin," kata Roy kepada detikcom, Sabtu (31/3/2018). Baca juga: Soal Putin, Hanura Tuding Fadli Zon Tak Lagi Idolakan Prabowo Roy mengatakan penduduk Indonesia berjumlah 264 jiwa. Dia memastikan banyak sosok berkarakter Putin versi Fadli Zon. "Penduduk kita saja 264 Juta jiwa, pasti banyak itu," ujar dia. Baca juga: PSI Anggap Fadli Hina Jokowi soal Tweet Pemimpin Seperti Putin Untuk Demokrat sendiri, si sulung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono, AHY, yang dinilai memiliki integritas sebagai pemimpin. "Insya All

Kunjungi Ponpes Nurul Kholil Bondowoso, Puti Disuguhi Atraksi

Bondowoso - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Kholil, Bondowoso. Puti disuguhi atraksi kembangan pencak silat Madura. Sejumlah pria yang memakai kaos putih bertuliskan "2 Gus Ipul-Mbak Puti" terlihat kompak memainkan kembangan jurus pencak. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Kholil KH Ubaidillah Nur Cholil merasa senang dikunjungi Puti. Saking gembiranya dikunjungi Puti, Kiai Ubaid mengaku tidak bisa banyak kata.  "Saya gembira sekali," kata Kiai Ubaid, Kamis (29/3/2018).  Kiai Ubaid lantas membaca pantun. "Ke Pasir Putih naik Perahu, hanya Mbak Puti yang aku tahu," kata Kiai Ubaid yang disambut tepuk tangan meriah. Puti kagum pada permainan kembangan pencak silat Madura. "Para pesilat itu bisa luwes ya, dan cekatan, dalam memainkannya," kata Puti. Pencak silat, kata Puti, adalah bela diri yang khas Nusantara. Setiap daerah, biasanya memiliki ciri khas sendiri. "Daerah-daerah Ja

Tb Hasanuddin Akui Terima Surat Dukungan dari Hanura Jabar

Bandung - Pasangan Tb Hasanuddin - Anton Charliyan menyambut positif dukungan dari partai Hanura. Tb mengaku sudah menerima surat resmi dari DPD Hanura Jabar dan juga dari DPP Hanura. "Sudah ada surat dari Hanura Jabar plus DPP Hanura. Isinya mengalihkan dukungan dari pasangan nomor urut satu ke pasangan nomor urut dua. Kami welcome saja terima kasih," kata Tb saat dihubungi, Kamis (29/3/2018). Ia mengaku sudah melaporkan ke DPP PDIP terkait dukungan dari partai Hanura. Namun, sambung dia, sejauh ini belum ada respon dari partai pengusungnya tersebut. Baca juga: Manuver Hanura Tinggalkan Ridwan Kamil Ia menyadari dukungan partai Hanura ini tidak diperbolehkan dalam peraturan KPU. Namun, sambung dia, peraturan itu tidak berlaku terhadap personal kader partai tersebut. "Menurut ketentuan, organisasi gak bisa. Tapi kalau misalnya personelnya boleh saja. Tanpa membawa embel-embel Hanura," jelas jendral purnawirawan TNI ini Dia mengatakan berapapun juml

Sambangi Pasar Kajen Pekalongan, Gus Yasin Soroti Gunungan Sampah

Pekalongan - Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyambangi Pasar Kajen di Kabupaten Pekalongan. Di kesempatan ini pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menyoroti tumpukan sampah di pasar tersebut. Tumpukan sampah di pasar ini tidak berada pada tempatya. Ada 3 kios di lantai dua yang digunakan untuk menyimpan sampah yang baunya cukup menusuk hidung. Terlihat sekitar 20-an keranjang sampah menumpuk. "Kita lihat tadi sampah masih saja menumpuk. Dan katanya 2 hari baru diambil. Sehari saja sudah banyak begitu apalagi 2 hari," kata Gus Yasin, Rabu (28/3/2018). Dalam kesempatan yang sama Gus Yasin meminta pada pemerintah kabupaten untuk bersama-sama membuat suasana pasar menjadi lebih nyaman. "Ini harus ditertibkan, saya minta pada pemerintah kabupaten, yuk, kita bareng-barenglah kita enakan pasar kita, supaya pelanggan dan pedagangnya tidak bau dan lain sebagainya," ajaknya. Sakdullah (43) salah seorang pemerhati pasar di Kajen, menyayangkan adanya tum

PPP akan Tetap Dukung Jokowi Meski Digoda Gerindra

Gambar
Sekjen PPP Arsul Sani menyebut PPP akan tetap dukung Jokowi di Pilpres 2019 Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut akan tetap setia mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 . Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan partainya tak ada rencana 'pindah haluan' mengusung capres lain. "Sejauh ini tidak ada usulan dari struktural PPP untuk membuka kemungkinan perubahan dukungan capres kepada calon lain," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (28/3/2018). Baca juga: PAN Pertimbangkan Dukung Jokowi, PKS: Kami Cukup dengan Gerindra Arsul menyebut PPP telah sejak awal konsisten mendukung Jokowi di periode kedua. Keputusan itu dihasilkan dalam musyawarah kerja nasional (mukernas) PPP pada Juli 2017. "Mukernas PPP di Ancol pada Juli 2017 telah memutuskan pencapresan kembali Pak Jokowi pada Pilpres 2019," ucapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan partai besutan Prabowo itu siap menjajaki komunikasi dengan parpol pengu

Peluang Anies di Pilpres Tak Bisa Disamakan dengan Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didorong Gerindra menjadi salah satu kandidat cawapres untuk Prabowo Subianto. NasDem mengingatkan Anies soal momentum politik sebelum membuat keputusan.  Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi menyebut, peluang Anies tak bisa disamakan dengan eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat memutuskan maju Piilpres 2014. Kala itu, menurutnya, momentum Jokowi menjadi capres sangat tepat.  "Misal momentum itu adalah Pak Jokowi harus hari itu jadi calon presiden, dan beliau mengambilnya. Belum tentu momentum itu akan kembali lagi 5 tahun berikutnya," kata Taufiqulhadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Baca juga: Prabowo Pilih Anies Atau Anis? Taufiqulhadi pun memberi pesan kepada Anies agar jangan sampai salah melihat momentum. Jika salah, jabatan Anies pun dinilai akan hilang. "Kalau juga salah melihat momentum, apa yang kita pupuk sekarang akan hilang semuanya. Jadi barangkali itu buk

PAN Pertimbangkan Dukung Jokowi

Gambar
Anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani  Jakarta - Ketum PAN Zulkifli Hasan mengisyaratkan partainya mempertimbangkan mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 . Politikus PPP Arsul Sani menyebut tidak ada yang ganjil dari pernyataan itu, mengingat PAN sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah. "Posisi PAN saat ini adalah anggota koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK, sehingga kemungkinan untuk tetap bersama itu bukan sesuatu yang mengganjilkan," ucap Arsul saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (27/3/2018). Baca juga: Pertimbangkan Usung Jokowi, PAN Klaim Tak Incar Posisi Cawapres Hanya, menurutnya, parpol yang sudah mendeklarasikan dukungan lebih dulu kepada Jokowi--seperti PPP--tentu tak ingin buru-buru ambil kesimpulan atas penyataan yang disampaikan Zulhas. Pernyataan Zulkifli belum tentu benar-benar menjadi sikap PAN.  Dia lalu mengingatkan masih ada Amien Rais yang sedikit-banyak memegang kemudi ke mana arah yang akan

Solusi Sudrajat agar Tanah Tak Dikuasai Perusahaan Besar

Bandung - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat Sudrajat menjanjikan ketersediaan tanah bagi warga Jabar. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sudrajat akan membangun bank tanah. Sudrajat menjelaskan bank tanah merupakan salah satu programnya apabila terpilih sebagai Gubernur Jabar. Pemprov Jabar, nantinya akan membeli tanah yang dijual oleh masyarakat. "Tanah tersebut nantinya bisa digunakan oleh masyarakat dan pembangunan di Jawa Barat," kata Sudrajat Sabtu (24/3/2018). Pasangan Cagub nomor 3 di Pilgub JawaBarat 2018 beralasan, program bank tanah diperlukan untuk di Jabar. Pasalnya berdasarkan data dari Walhi, 82 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.  "Nah hal itu jangan sampai terjadi di Jabar. Maka provinsi harus menjelma menjadi 'corporate besar' juga. Harus bisa menguasai tanah agar diberdayakan demi kepentingan masyarakat Jabar sebesar-besarnya," tutur cagub yang diusung PKS, Gerindra dan PAN ini. Menurut Sudra

PDIP Tetap Waspada Meski Elektabilitas Ganjar-Yasin Capai 62,3%

Semarang - Hasil survei internal PDIP terbaru mengklaim pasangan Ganjar-Yasin untuk Pilgub Jateng 2018 memuaskan. Namun PDIP justru lebih waspada dengan langkah yang akan diambil pasangan Sudirman-Ida. Hal itu diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di sela peresmian Posko Bersama Ganjar-Yasin, di Jalan dr Cipto Semarang.  Bambang Pacul mengatakan dari hasil survei tanggal 12-15 Maret 2018, popularitas Ganjar-Yasin yang merupakan Paslon nomor urut 1 mencapai 88,8% sedangkan elektabilitasnya 62,3%. "Dari semua titik kalau SS (Sudirman Said) cara bekerjanya gini-gini saja saya tidak yakin bisa mengejar Ganjar," kata Pacul, Sabtu (24/3/2018). Meski demikian, Pacul mengaku pihaknya tidak akan lengah karena tidak tahu langkah apa yang akan diambil Sudirman-Ida. Yang menjadi kewaspadaan Pacul yaitu jaringan yang dimiliki Sudirman. "Dia (SS) ini lulusan STAN, kerja pertama swasta, sampai menteri ESDM, direktur Pindad,

PDIP Panaskan Mesin Menangkan Gus Ipul-Puti

Surabaya - PDIP terus bekerja keras memenangkan Pilgub Jatim 2018 . Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno terus didengungkan adalah yang paling pantas memimpin provinsi ini.  "Pergerakan mesin PDIP terus meningkat. Seluruh sumber daya bergerak. Kami yakinkan pemilih bahwa Gus Ipul-Mbak Puti paling layak memimpin Jawa Timur," kata Ketua DPP PDIP Bambang DH pada Deklarasi dengan Jaringan Alumni Muda PMII (JAMPI) Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (24/3/2018). Pada deklarasi yang juga dihadiri Calon Gubernur Saifullah Yusuf, Bambang DH bersyukur, seluruh parpol pengusung yakni PKB, PDIP, Gerindra dan PKS berada di frekuensi yang sama.  "Semua terlihat di lapangan," kata Bambang. Mantan Walikota Surabaya 2 periode itu juga menyebut dukungan terus mengalir bagi pasangan Calon Gubernur Gus Ipul dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno. "Para relawan bermunculan. Kemarin lalu, para relawan Jokowi telah menyatakan dukungannya pada Gus Ipul-Mbak Puti

PDIP Bermanuver Pisahkan Jokowi-SBY?

Gambar
Presiden Joko Widodo menerima Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jakarta - Hubungan PDIP-PD renggang setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menarik-narik Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pusaran isu panas e-KTP. Di tengah nyanyian Setya Novanto yang menyeret Puan Maharani dan Pramono Anung ke pusaran kasus e-KTP, Hasto melempar pernyataan keras pemerintahan Presiden RI ke-6 itu.  Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Rico Marbun menilai ada udang di balik batu, ada tujuan di balik manuver mengejutkan PDIP itu.  Baca juga: 'Perang' PDIP-PD, Apa Ujungnya? "Tuduhan dilempar Novanto, kenapa malah dioper ke SBY. Ini pasti ada tujuan khusus," kata Rico kepada wartawan, Jumat (23/3/2018).  Analisis Rico ini sama persis dengan keluhan Sekjen PD Hinca Pandjaitan Hinca yang bahkan menyebut PDIP bermain politik cuci tangan dengan melimpahkan kesalahan ke orang lain.   Rico melihat PDIP tak sekadar mencuci ta

Koalisi Permanen 212 dan Capres Pilihan Ulama

Jakarta - Habib Rizieq Syihab dan sejumlah ulama mendorong terwujudnya koalisi permanen 212. Empat parpol diharapkan gabung dan memunculkan capres penantang Jokowi bersama-sama. "Habib Rizieq Syihab mengharapkan adanya koalisi permanen 212 yaitu PKS, PAN, Gerindra, dan PBB," kata Jubir FPI, Slamet Maarif, kepada detikcom, Jumat (23/3/2018). Sebenarnya koalisi ini diharapkan sudah terbentuk saat ini, sehingga bisa menghadapi pilkada 2018 bersama-sama. Diharapkan koalisi ini bisa lekas terwujud sehingga bisa melahirkan capres penantang Jokowi di Pilpres 2019. "Tetapi di Pilkada 2018 ini sedikit ada hambatan sehingga koalisi tersebut tidak bisa berjalan 100%. Nah saat ini beliau mengingatkan kembali agar di Pilpres 2019 koalisi itu tetap dipertahankan," kata Slamet yang juga Ketua Persaudaraan Alumni 212. Namun sampai saat ini belum ada nama capres yang akan diusung. Meski Gerindra mulai mendorong nama ketum Prabowo Subianto jadi capresnya, namun pada akhirn

Mengelola Risiko Pilkada

Jakarta - Dimulainya masa kampanye Pilkada 2018 menandakan mesin politik calon kepala daerah seharusnya bekerja efektif mengumpulkan dukungan konstituen. Ada beberapa hal menarik dalam pilkada tahun ini.  Pertama, jumlah peserta lebih banyak dari tahun lalu, yaitu 171 daerah dengan 484 pasangan calon pada 2018 dibanding 101 daerah dengan 304 pasangan calon pada 2017. Kedua, momentum pilkada serentak yang berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019. Momentum ini menjadi penting, karena hasil pilkada akan kuat mempengaruhi strategi politik Pemilu 2019 nanti.  Ketiga, aturan berlaku dalam teknis dan norma penyelenggaraan pilkada yang diperbarui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam payung UU Pilkada. Poin ini krusial, sebab mempengaruhi langsung bentuk proses politik yang akan muncul, baik dalam proses menuju pilkada hingga pascahasil keputusan nanti. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1-5 Tahun 2017 dirilis sebagai rule of game buat Pilkada 2018. Sedikit berbeda dari sebelumnya, konten yan

Suket Kolektif Efektif untuk Cegah Pemilih Ganda di Pilkada 2018

Gambar
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan surat keterangan (suket) kolektif tidak dapat digunakan untuk mencoblos di Pikada 2018, sehingga harus suket perorangan. Aturan ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan data.  "KTP elektronik atau suket itu diwajibkan terkait dengan evaluasi adanya malpraktik penggunaan C6 oleh orang lain," ujar anggota KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarat Pusat, Kamis (22/3/2018). Baca juga: KPU akan Hapus Data Warga dari DPT Bila Tak Punya e-KTP Untuk meminimalkan penyalahgunaan data itu, lanjutnya, e-KTP atau suket perorangan wajib dibawa saat mencoblos sesuai peraturan KPU (PKPU). Selain itu, pemilih wajib membawa C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.  Viryan mengatakan, pada pilkada sebelumnya, suket kolektif dapat menyelamatkan hak pilih warga. Sedangkan saat ini suket kolektif hanya untuk memasukkan nama ke daftar pemilih tetap (DPT). "Dulu suket pikada 2015, 2017

TB Hasanuddin: Pembangunan di KBU Harus Disetop

Bandung - Banjir bandang yang menerjang wilayah timur Kota Bandung dinilai akibat rusaknya Kawasan Bandung Utara (KBU). Pembangunan yang masif di KBU membuat wilayah konservasi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Cagub Jabar TB Hasanuddin menilai KBU sudah mengalami perubahan drastis dalam kurun 20 - 30 tahun terakhir. Kawasan yang dulu hijau kini nyaris dipenuhi dengan pemukiman hingga tempat usaha. "Kalau kita lihat waktu saya tahun 1980 an itu wilayah utara masih hijau tidak jadi tembok seperti sekarang. Kalau ini terus dibiarkan Bandung akan tenggelam," ucap TB saat dihubungi, Kamis (22/3/2018). Baca juga: Kata BMKG Soal Faktor Banjir Bandang di Cicaheum Bandung Menurut dia, kondisi KBU saat ini tak lepas dari warisan pemimpin terdahulu yang tak bisa membatasi perizinan di kawasan tersebut. Pembangunan terdahulu kurang ramah terhadap lingkungan. "Mau tidak mau, suka tidak suka, itu karya pemimpin yang lalu karena ketidak mampuan membatasi izin

JK: Cari Kader Golkar yang Bisa Bantu Jokowi

Jakarta - Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Joko Widodo merasa nyaman berpasangan dengan kader Golkar. Wakil Presiden Jusuf kalla meminta Golkar mencari kader yang dapat berpasangan dengan Jokowi pada 2019. "Kalau itu harus dicari lagi kader-kader Golkar yang bisa membantu Presiden," ujar JK saat menghadiri rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018). JK juga kembali ditanya soal dirinya menjadi bagian dari tim yang akan menjaring cawapres Jokowi. Namun dia hanya tertawa menanggapi pertanyaan tersebut. JK pun tidak mengetahui saat disebut sebagai ketua tim untuk menjaring cawapres Jokowi. Baca juga: Beri Sambutan di Rakernas, JK Cerita Masa Kelam Golkar "Oh begitu, saya belum dengar malah," jawab JK. JK mengatakan Golkar hingga saat ini belum menyodorkan pendamping Jokowi untuk 2019. "Ya, belum ada yang merekomendasikan kecuali PKB. Yang lainnya tidak ada," ujarnya. Sebelumnya, JK mengingatkan

Debat Kandidat Pilgub Sulsel akan Digelar 3 Kali

Makassar - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel akan menggelar tiga kali debat kandidat cagub/cawagub. Debat perdana digelar 29 Maret 2018. Ketua KPUD Sulsel Iqbal Latief menerangkan, debat akan digelar dengan tema yang berbeda. Tema dalam debat antara lain masalah ekonomi hingga keutuhan NKRI. "Ini kami akan gelar, jadi debat ini akan di gelar tiga kali sebelum Pilgub Juni mendatang. Terkait temanya beda beda ya," kata Iqbal saat dihubungi, Minggu (11/3/2018). Debat pertama digelar 29 Maret dengan tema pemerataan dan kesejahteraan ekonomi. Debat kedua akan mengangkat tema pembangunan orientasi pada pelayanan publik yang akan digelar 19 April. Debat terakhir yang mengusung tema kearifan lokal akan digelar di Jakarta. "Itu semua temanya, kita mau tau sejauh mana visi misi para calon Gubernur Sulsel," paparnya. Iqbal berharap, ke empat pasangan calon ini bisa hadir pada debat kandidat yang di mulai 29 Maret mendatang. Baca Juga: Pemilih di Pilgub S

Nurdin Abdullah: Pilkada Harus Low Cost

Makassar  - Calon gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menggalang dana kampanye untuk menghadapi Pilkada Sulsel. Salah satunya, meluncurkan program fundraising #untuksulseljaya Prof Andalan. Program ini berkonsep dari rakyat untuk rakyat. Sehingga melibatkan langsung masyarakat dalam pendanaan kampanye pasangan nomor urut 3 tersebut di Pilkada Sulsel. Program  fundraising  tidak menerima uang secara tunai agar pelaporan keuangan lebih transparan Baca juga:  Debat Kandidat Pilgub Sulsel akan Digelar 3 Kali "Tidak terima tunai, melainkan melalui transfer dan gesek tanpa menentukan nominal. Ini lebih  clear  karena jelas uang masuk dan keluar kan terdaftar. Tidak dilihat nilainya, tapi partisipasi masyarakat," ujar Nurdin Abdullah, usai peluncuran program di Hotel Aston Makassar, Minggu (11/3/2018) malam. Nurdin menambahkan, dengan program ini, mereka juga dapat pendanaan tidak hanya dari luar Sulawesi Selatan. Namun dia mengatakan hal ini dilakukan sesuai den

Pemilih di Pilgub Sulsel Berkurang

Makassar  - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel mencatat ada 5.928.809 daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilgub Sulsel 2018. Jumlah DPS terbanyak terletak di Makassar, yakni 862.731 orang.  Pemilih terbagi dalam 17.132 tempat pemungutan suara (TPS). DPS tersebut ditetapkan berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data di 24 kabupaten/kota pada Februari lalu.  Baca juga:   Daftar Pemilih Sementara Pilkada Capai 152 Juta Orang "Sekarang jumlah DPS Sulsel ditetapkan berdasarkan rekapitulasi berjenjang dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten maupun kota," ujar Komisioner KPU Sulsel Mardiana Rusli, Rabu (21/3/2018). Untuk DPS paling sedikit terletak di Kabupaten Selayar dengan jumlah 89.112 pemilih. Secara umum, calon pemilih di Pilgub Sulsel berpotensi berkurang dibandingkan pada Pemilihan Presiden tahun 2014.  Baca juga:  18.847 Pemilih Pemula di Wonosobo Belum Rekam e-KTP "Saat itu jumlahnya 6.323.711 pemilih

Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar

Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama memastikan mendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pilgub Jabar 2018. Sang Raja Dangdut itu pun akan 'menggoyang' masyarakat Jabar. Hal ini disampaikan Rhoma ketika cagub Jabar, Sudrajat menyambangi studio Soneta Group. Rhoma bersama Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Idaman, dan Soneta menyatakan dukungan untuk paslon Asyik. Baca juga:  TB-Anton Janjikan Sekolah Gratis dan Beasiswa   "Sudah asyik. Jadi kedatangan Pak Sudrajat ke sini dalam rangka komitmen kita untuk bekerja sama di Pilgub Jabar. Jadi kami secara pribadi dengan Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Soneta dan Idaman sudah komit untuk mendukung Sudrajat-Syaikhu," ungkap Rhoma di studio Soneta Group, Jl Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jabar, Senin (19/3/2018). Dukungan Rhoma kepada Asyik ini diharapkan bisa mendulang suara paslon yang diusung Gerindra, PAN, dan PKS ini. Rhoma mengatakan kedatangan Sudrajat ke Studio Soneta ini untuk memastik

Pilgub Jabar 2018: TB-Anton Janjikan Sekolah Gratis dan Beasiswa

Bandung  - Pasangan TB Hasanuddin - Anton Charliyan punya cara tersendiri untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) anak muda atau generasi milenial di Jabar. Akses pendidikan dan lapangan kerja akan diprioritaskan untuk generasi milenial. baca juga:  Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar Cagub Jabar TB Hasanuddin mengatakan pendidikan dan lapangan kerja menjadi sektor yang penting bagi kaum milenial. Pasalnya, sambung dia, kedua hal tersebut saling berkaitan untuk peningkatan SDM di Jabar.  "Kami melihat memang pendidikan dan lapangan kerja yang harus diprioritaskan untuk generasi muda saat ini," kata TB saat dihubungi detikcom, Selasa (20/3/2018).  Kedua, kata dia, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda untuk mengenyam pendidikan yang laik. Salah satunya dengan membebaskan biaya untuk SMA dan SMK termasuk beasiswa bagi yang berprestasi. Selain itu, kata dia, pasangan yang diusung PDIP ini akan mendorong kaum milenial untuk mengem

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

Gambar
Jakarta  - 6,7 juta orang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Kemendagri menyebut 2,1 juta di antaranya adalah pemilih pemula yang dapat menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP. "Bahwa di antara 6,7 juta pemilih tersebut terdapat 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yaitu penduduk wajib pilih yang baru berusia 17 tahun yang dihitung sejak ditetapkan DP4 sampai dengan pada hari H pemungutan suara," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/3/2018). Baca juga:  Daftar Sementara Pilkada Capai 152 Juta Orang Menurut Tjahjo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomir 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan e-KTP. "Solusi atas hal ini, supaya pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebut da