SBY: Tak Benar Saya Minta AHY Jadi Cawapres Jokowi

-
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah meminta untuk bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo di Pilpres 2019. SBY juga menampik menyodorkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Jokowi.

"Minggu lalu saya melakukan lawatan ke Jawa Barat dan di beberapa tempat, sejumlah orang mengangkat isu itu bahkan di Jakarta seorang purnawirawan TNI bintang 4, junior saya menanyakan apakah benar pemberitaan itu SBY yang minta-minta gabung ke Pak Jokowi, termasuk minta agar AHY dijadikan cawapres beliau. Tidak benar, tidak benar," ujar SBY dalam akun Facebook resminya, Sabtu (31/3/2018).


Hal ini disampaikan SBY saat menanggapi isu AHY menjadi cawapres Jokowi. SBY menegaskan, tidak bisa memaksa Jokowi untuk menentukan cawapresnya.

"Saya pernah jadi capres 2 kali. Kalau dulu saya pertimbangkan saya cawapres yang mengajak untuk mendampingi saya, saya juga tak happy. Sama kalau ada yang minta ke Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi tidak suka," tutur SBY.


SBY menambahkan, Demokrat masih mengkalkulasikan kadernya untuk maju Pilpres. Apalagi, ambang batas pencapresan dalam UU Pemilu sebesar 20%.

"Itu menurut pandangan saya dan tak bisa seorang tokoh dengan gagah berani masang foto di billboard, baliho siap jadi carpes, siap jadi cawapres. Partai Demokrat menghitung secara seksama," ujarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Pendidikan Gratis Gus Ipul-Puti

-
Surabaya - Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Puti Guntur mengemukakan itu di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Risma saat pertemuan dengan warga di kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Minggu (29/4/2018). "Sebelumnya, di Kota Surabaya, Bu Risma telah menggratiskan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Sejak tahun 2017, SMA/SMK Negeri dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika terpilih, Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK Negeri," kata Puti Guntur Soekarno. Mendengar itu, sontak tepuk tangan bergemuruh dari warga masyarakat. Risma juga tersenyum gembira, sambil bertepuk tangan. "Jangan sampai anak-anak lulus SMP tapi tidak bisa melanjutkan. Atau siswa SMA/SMK Negeri putus sekolah karena tidak mampu membiayai," kata P
Baca selengkapnya

Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar

-
Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama memastikan mendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pilgub Jabar 2018. Sang Raja Dangdut itu pun akan 'menggoyang' masyarakat Jabar. Hal ini disampaikan Rhoma ketika cagub Jabar, Sudrajat menyambangi studio Soneta Group. Rhoma bersama Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Idaman, dan Soneta menyatakan dukungan untuk paslon Asyik. Baca juga:  TB-Anton Janjikan Sekolah Gratis dan Beasiswa   "Sudah asyik. Jadi kedatangan Pak Sudrajat ke sini dalam rangka komitmen kita untuk bekerja sama di Pilgub Jabar. Jadi kami secara pribadi dengan Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Soneta dan Idaman sudah komit untuk mendukung Sudrajat-Syaikhu," ungkap Rhoma di studio Soneta Group, Jl Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jabar, Senin (19/3/2018). Dukungan Rhoma kepada Asyik ini diharapkan bisa mendulang suara paslon yang diusung Gerindra, PAN, dan PKS ini. Rhoma mengatakan kedatangan Sudrajat ke Studio Soneta ini untuk memastik
Baca selengkapnya

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

-
Gambar
Jakarta  - 6,7 juta orang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Kemendagri menyebut 2,1 juta di antaranya adalah pemilih pemula yang dapat menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP. "Bahwa di antara 6,7 juta pemilih tersebut terdapat 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yaitu penduduk wajib pilih yang baru berusia 17 tahun yang dihitung sejak ditetapkan DP4 sampai dengan pada hari H pemungutan suara," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/3/2018). Baca juga:  Daftar Sementara Pilkada Capai 152 Juta Orang Menurut Tjahjo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomir 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan e-KTP. "Solusi atas hal ini, supaya pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebut da
Baca selengkapnya