Tb Hasanuddin Akui Terima Surat Dukungan dari Hanura Jabar

-
Bandung - Pasangan Tb Hasanuddin - Anton Charliyan menyambut positif dukungan dari partai Hanura. Tb mengaku sudah menerima surat resmi dari DPD Hanura Jabar dan juga dari DPP Hanura.

"Sudah ada surat dari Hanura Jabar plus DPP Hanura. Isinya mengalihkan dukungan dari pasangan nomor urut satu ke pasangan nomor urut dua. Kami welcome saja terima kasih," kata Tb saat dihubungi, Kamis (29/3/2018). Ia mengaku sudah melaporkan ke DPP PDIP terkait dukungan dari partai Hanura. Namun, sambung dia, sejauh ini belum ada respon dari partai pengusungnya tersebut.


Ia menyadari dukungan partai Hanura ini tidak diperbolehkan dalam peraturan KPU. Namun, sambung dia, peraturan itu tidak berlaku terhadap personal kader partai tersebut.

"Menurut ketentuan, organisasi gak bisa. Tapi kalau misalnya personelnya boleh saja. Tanpa membawa embel-embel Hanura," jelas jendral purnawirawan TNI ini Dia mengatakan berapapun jumlah dukungan yang didapat sangat berarti baginya dan Anton Charliyan. Sebab, sambung dia, memberikan dampak positif terhadap proses hasil akhir.

"Berapapun dukungan dan dari mana pun saya ucapkan terima kasih kita bangun bersama-sama Jabar," kata Tb.


Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Hanura Jabar kubu Daryatmo, Wisnu Purnomo mengatakan berdasarkan hasil putusan PTUN gugatan hasil munaslub Bambu Apus di PTUN Jakarta, kepengurusan DPD Hanura Jabar Aceng Fikri tidak memiliki legal standing lagi. Sehingga, pihaknya punya kewenangan mengalihkan dukungan.

"Karena dari kubu Munaslub (Bambu Apus) itu menang gugatan, maka kami melakukan pengalihan dukungan ke Tb Hasanuddin-Anton Charliyan," kata Wisnu saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (28/3/2018). Dia menuturkan salah satu pertimbangan pengalihan dukungan ini lantaran paslon Ridwan - Uu tidak mengakomodir kadernya. Ia mencontohkan ada beberapa kadernya yang dicoret dari tim sukses.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Pendidikan Gratis Gus Ipul-Puti

-
Surabaya - Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Puti Guntur mengemukakan itu di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Risma saat pertemuan dengan warga di kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Minggu (29/4/2018). "Sebelumnya, di Kota Surabaya, Bu Risma telah menggratiskan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Sejak tahun 2017, SMA/SMK Negeri dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika terpilih, Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK Negeri," kata Puti Guntur Soekarno. Mendengar itu, sontak tepuk tangan bergemuruh dari warga masyarakat. Risma juga tersenyum gembira, sambil bertepuk tangan. "Jangan sampai anak-anak lulus SMP tapi tidak bisa melanjutkan. Atau siswa SMA/SMK Negeri putus sekolah karena tidak mampu membiayai," kata P
Baca selengkapnya

Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar

-
Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama memastikan mendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pilgub Jabar 2018. Sang Raja Dangdut itu pun akan 'menggoyang' masyarakat Jabar. Hal ini disampaikan Rhoma ketika cagub Jabar, Sudrajat menyambangi studio Soneta Group. Rhoma bersama Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Idaman, dan Soneta menyatakan dukungan untuk paslon Asyik. Baca juga:  TB-Anton Janjikan Sekolah Gratis dan Beasiswa   "Sudah asyik. Jadi kedatangan Pak Sudrajat ke sini dalam rangka komitmen kita untuk bekerja sama di Pilgub Jabar. Jadi kami secara pribadi dengan Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Soneta dan Idaman sudah komit untuk mendukung Sudrajat-Syaikhu," ungkap Rhoma di studio Soneta Group, Jl Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jabar, Senin (19/3/2018). Dukungan Rhoma kepada Asyik ini diharapkan bisa mendulang suara paslon yang diusung Gerindra, PAN, dan PKS ini. Rhoma mengatakan kedatangan Sudrajat ke Studio Soneta ini untuk memastik
Baca selengkapnya

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

-
Gambar
Jakarta  - 6,7 juta orang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Kemendagri menyebut 2,1 juta di antaranya adalah pemilih pemula yang dapat menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP. "Bahwa di antara 6,7 juta pemilih tersebut terdapat 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yaitu penduduk wajib pilih yang baru berusia 17 tahun yang dihitung sejak ditetapkan DP4 sampai dengan pada hari H pemungutan suara," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/3/2018). Baca juga:  Daftar Sementara Pilkada Capai 152 Juta Orang Menurut Tjahjo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomir 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan e-KTP. "Solusi atas hal ini, supaya pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebut da
Baca selengkapnya