Nurdin Abdullah: Pilkada Harus Low Cost

-

Makassar - Calon gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menggalang dana kampanye untuk menghadapi Pilkada Sulsel. Salah satunya, meluncurkan program fundraising #untuksulseljaya Prof Andalan. Program ini berkonsep dari rakyat untuk rakyat. Sehingga melibatkan langsung masyarakat dalam pendanaan kampanye pasangan nomor urut 3 tersebut di Pilkada Sulsel. Program fundraising tidak menerima uang secara tunai agar pelaporan keuangan lebih transparan


Baca juga: Debat Kandidat Pilgub Sulsel akan Digelar 3 Kali

"Tidak terima tunai, melainkan melalui transfer dan gesek tanpa menentukan nominal. Ini lebih clear karena jelas uang masuk dan keluar kan terdaftar. Tidak dilihat nilainya, tapi partisipasi masyarakat," ujar Nurdin Abdullah, usai peluncuran program di Hotel Aston Makassar, Minggu (11/3/2018) malam. Nurdin menambahkan, dengan program ini, mereka juga dapat pendanaan tidak hanya dari luar Sulawesi Selatan. Namun dia mengatakan hal ini dilakukan sesuai dengan aturan yang diterapkan KPU.

Baca juga: Pemilih di Pilgub Sulsel Berpotensi Berkurang

"Warga di luar Sulsel, bahkan bukan orang Sulsel pun juga menyumbang. Untuk digunakan apa? Yah apa saja, yang penting dipertanggungjawabkan. Kan jelas, KPU sudah membatasi dana dari perseorangan itu di bawah Rp 75 juta," lanjutnya. Nurdin mengatakan langkah ini diambil demi menekan ongkos politik yang cukup tinggi selama kampanye. Faktor ongkos politik yang tinggi, kata dia, menjadi salah satu faktor perusak kepala daerah saat terpilih nanti.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Pendidikan Gratis Gus Ipul-Puti

-
Surabaya - Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Puti Guntur mengemukakan itu di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Risma saat pertemuan dengan warga di kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Minggu (29/4/2018). "Sebelumnya, di Kota Surabaya, Bu Risma telah menggratiskan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Sejak tahun 2017, SMA/SMK Negeri dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika terpilih, Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK Negeri," kata Puti Guntur Soekarno. Mendengar itu, sontak tepuk tangan bergemuruh dari warga masyarakat. Risma juga tersenyum gembira, sambil bertepuk tangan. "Jangan sampai anak-anak lulus SMP tapi tidak bisa melanjutkan. Atau siswa SMA/SMK Negeri putus sekolah karena tidak mampu membiayai," kata P
Baca selengkapnya

Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar

-
Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama memastikan mendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pilgub Jabar 2018. Sang Raja Dangdut itu pun akan 'menggoyang' masyarakat Jabar. Hal ini disampaikan Rhoma ketika cagub Jabar, Sudrajat menyambangi studio Soneta Group. Rhoma bersama Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Idaman, dan Soneta menyatakan dukungan untuk paslon Asyik. Baca juga:  TB-Anton Janjikan Sekolah Gratis dan Beasiswa   "Sudah asyik. Jadi kedatangan Pak Sudrajat ke sini dalam rangka komitmen kita untuk bekerja sama di Pilgub Jabar. Jadi kami secara pribadi dengan Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Soneta dan Idaman sudah komit untuk mendukung Sudrajat-Syaikhu," ungkap Rhoma di studio Soneta Group, Jl Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jabar, Senin (19/3/2018). Dukungan Rhoma kepada Asyik ini diharapkan bisa mendulang suara paslon yang diusung Gerindra, PAN, dan PKS ini. Rhoma mengatakan kedatangan Sudrajat ke Studio Soneta ini untuk memastik
Baca selengkapnya

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

-
Gambar
Jakarta  - 6,7 juta orang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Kemendagri menyebut 2,1 juta di antaranya adalah pemilih pemula yang dapat menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP. "Bahwa di antara 6,7 juta pemilih tersebut terdapat 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yaitu penduduk wajib pilih yang baru berusia 17 tahun yang dihitung sejak ditetapkan DP4 sampai dengan pada hari H pemungutan suara," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/3/2018). Baca juga:  Daftar Sementara Pilkada Capai 152 Juta Orang Menurut Tjahjo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomir 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan e-KTP. "Solusi atas hal ini, supaya pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebut da
Baca selengkapnya