Jokowi Bisa Kalah Kalau SBY-Prabowo-Gatot Bersatu

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terkait Pilpres 2019. Survei membahas peluang Joko Widodo (Jokowi) dikalahkan dalam pilpres. Hasilnya, 50:50 kemungkinan Jokowi bisa dikalahkan. 

Survei dilakukan pada 28 April-5 Mei 2018 terhadap 1.200 responden dengan wawancara tatap muka. Metode yang dilakukan adalah multistage random sampling dilengkapi FGD dan analisis media serta indepth interview. Margin of error dari survei ini +- 2,9%.


Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby memaparkan peluang Jokowi dikalahkan dalam pilpres adalah 50:50. Dengan syarat utama, kekuatan oposisi Jokowi bersatu. 

"Probability-nya 50:50. Dengan syarat kekuatan oposisi yang bersatu, seperti bersatunya Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad di Pemilu Malaysia. Untuk itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto, Amien Rais, dan Gatot Nurmantyo perlu bersatu jika ingin kalahkan Jokowi. Kalau tidak, kisah sukses Mahathir di Malaysia sulit tercapai," tutur Adjie di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (14/5/2018). 

Selain itu, papar Adjie, ada lima isu yang juga dapat mempengaruhi kekalahan Jokowi. Isu pertama adalah isu #2019GantiPresiden. 

"Isu #2019GantiPresiden sangat populer. Kalau kita uji di survei. Dalam waktu sebulan isu ini sudah menjangkau separuh dari pemilih di Indonesia. Sehingga isu ini bisa mengganggu elektabilitas Jokowi," kata Adjie. 


Isu kedua adalah isu tenaga kerja asing (TKA). Adjie mengatakan isu TKA memiliki resistensi yang tinggi dari pemilih atau responden. 

"Pada tingkat persetujuan publik, mayoritas, 76,60% menjawab mereka tidak suka dengan isu masuknya TKA. Tingkat pengenalan isu ini masih di bawah 30%, yakni 27,20% responden yang mengetahui isu TKA ini. Tapi kalau isu ini membesar bisa menggoyahkan elektabilitas Pak Jokowi," tuturnya. 

Isu ketiga adalah isu ketidakpuasan ekonomi Indonesia, khususnya mengenai penyediaan lapangan kerja. Adjie memaparkan 54,30% responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

"Isu keempat yakni isu Islam politik. Isu ini tidak terkait bom, tapi mengenai apakah agama harus terpisah dari politik atau tidak. (Sebanyak) 47,80% responden yang beragama Islam menjawab agama dan politik tidak bisa dipisah, 35,80% menjawab agama dan politik harus terpisah, dan 16,40% menjawab tidak tahu," ujar Adjie.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Pendidikan Gratis Gus Ipul-Puti

Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos