Kontroversi Takjil Politik
Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil tersebut, sementara kubu oposisi menilai pembagian takjil itu wajar-wajar saja.
Aksi bagi-bagi takjil berstiker #2019GantiPresiden itu dilakukan di Masjid Cut Mutia, Jalan Taman Cut Mutiah No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/5). Dalam takjil yang dibagikan itu, ada tulisan #2019GantiPresiden dan dua banner yang terpampang di lokasi bertulisan 'Takjil Gratis Buka Puasa #2019GantiPresiden'.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai siapa saja boleh melakukan kegiatan untuk menaikkan elektabilitas. Namun, dirinya berharap kubu oposisi Jokowi bersabar melakukan kegiatan kampanye politik hingga waktunya tiba.
"Politik itu kan indah, politik itu kan seni dalam mengelola pikiran, rasa dan hati untuk perbuatan. Sabar-sabar sedikit kenapa sih, ada waktunya, jadi sabar-sabar saja. Jadi nanti kalau semakin banyak gaya yang tidak masuk akal, tidak rasional, nanti orang menilai 'kepingin berkuasa kebelet banget sih?'" kata Ngabalin saat dihubungi detikcom, Jumat (25/5/2018).
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Ace menilai pembagian takjil #2019GantiPresiden sebagai politisasi yang merusak keindahan bulan Ramadan, padahal seharusnya bulan ini dimanfaatkan untuk mendapat rida Allah SWT.
"Memang sudah kehilangan cara untuk mengganti Presiden hingga takjil pun dipolitisasi," ujar Ace Hasan.
Politikus PPP juga berpendapat jika takjil #2019GantiPresiden sebagai politisasi takjil dan tidak etis dilakukan. Sementara Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut kegiatan bagi-bagi takjil #2019GantiPresiden tersebut melupakan pahala dan terkesan mengejar dusta.
"Takjil politik namanya, melupakan pahala mengejar dusta. Memberikan takjil seharusnya karena Allah SWT semata, bukan menghasut masyarakat," ujar Inas.
Partai NasDem pun tak menampik ada unsur menghasut pada bagi-bagi takjil berbumbu #2019GantiPresiden itu. PDIP pun menuding pembagian takjil itu mencuri start kampanye dan meminta KPU menindak tegas kegiatan tersebut.
"Harusnya KPU melakukan tindakan karena merugikan Jokowi dan masyarakat, sekaligus (membuat) demokrasi nggak mutu. Pelakunya dan penggagasnya licik," tegas Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari.
Kritik soal takjil #2019GantiPresiden juga muncul dari luar parpol. Aktivis muda Muhammadiyah Defy Indiyanto menyesalkan kegiatan itu dan mengimbau semua pihak untuk tidak mengotori kesucian bulan Ramadan dengan aktivitas kampanye.
"Sebagai umat beragama dan warga bangsa, kita mesti menghormati kehidupan umat Islam yang kini tengah menjalankan ibadah Ramadan dengan menjaga iklim sosial politik yang teduh dan damai," ucap Sekretaris Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga (LSBO) PP Muhammadiyah itu.
Komentar
Posting Komentar