Jadi Cawapres, Susi Malah Tunjuk Risma

-
Surabaya - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mendampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat kampanye konservasi lingkungan. Sarga yang melihat Susi, sontak memanggilnya dengan sebutan cawapres.

Teriakan itu sempat terdengar saat Susi berkunjung ke RW 10 Margorukun, Kelurahan Gundih, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (29/4/2018) siang. Teriakan kepada Susi sebagai cawapres terjadi sejak ia turun dari mobil.


Susi lantas merespons teriakan warga. Ia malah menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dinilainya pantas jadi cawapres untuk Joko Widodo.

"Cawapresnya itu. Bu Risma ini lho Cawapresnya," kata Susi sambil menunjuk ke Risma yang ada di depannya.

Susi sempat tidak mau menanggapi teriakan warga saat Megawati berpidato di atas panggung. Saat itu diteriaki 'Susi Cawapres', Susi hanya mengangkat jari telunjukknya ditempelkan di bibirnya seolah memberikan tanda jangan berisik.


Sebelumnya, Jokowi menggoda Susi soal cawapres 2019. Sang menteri pun menyambut dengan sinyal kesiapan. Nama Susi ternyata masuk bursa cawapres Jokowi dari PDIP, bersama sejumlah tokoh lainnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebutkan sejumlah nama yang belakangan santer dipasang-pasangkan dengan Jokowi. Selain Susi, ada nama eks Ketua MK Mahfud MD, Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Pendidikan Gratis Gus Ipul-Puti

-
Surabaya - Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Puti Guntur mengemukakan itu di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Risma saat pertemuan dengan warga di kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Minggu (29/4/2018). "Sebelumnya, di Kota Surabaya, Bu Risma telah menggratiskan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Sejak tahun 2017, SMA/SMK Negeri dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika terpilih, Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK Negeri," kata Puti Guntur Soekarno. Mendengar itu, sontak tepuk tangan bergemuruh dari warga masyarakat. Risma juga tersenyum gembira, sambil bertepuk tangan. "Jangan sampai anak-anak lulus SMP tapi tidak bisa melanjutkan. Atau siswa SMA/SMK Negeri putus sekolah karena tidak mampu membiayai," kata P
Baca selengkapnya

Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar

-
Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama memastikan mendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pilgub Jabar 2018. Sang Raja Dangdut itu pun akan 'menggoyang' masyarakat Jabar. Hal ini disampaikan Rhoma ketika cagub Jabar, Sudrajat menyambangi studio Soneta Group. Rhoma bersama Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Idaman, dan Soneta menyatakan dukungan untuk paslon Asyik. Baca juga:  TB-Anton Janjikan Sekolah Gratis dan Beasiswa   "Sudah asyik. Jadi kedatangan Pak Sudrajat ke sini dalam rangka komitmen kita untuk bekerja sama di Pilgub Jabar. Jadi kami secara pribadi dengan Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Soneta dan Idaman sudah komit untuk mendukung Sudrajat-Syaikhu," ungkap Rhoma di studio Soneta Group, Jl Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jabar, Senin (19/3/2018). Dukungan Rhoma kepada Asyik ini diharapkan bisa mendulang suara paslon yang diusung Gerindra, PAN, dan PKS ini. Rhoma mengatakan kedatangan Sudrajat ke Studio Soneta ini untuk memastik
Baca selengkapnya

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

-
Gambar
Jakarta  - 6,7 juta orang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Kemendagri menyebut 2,1 juta di antaranya adalah pemilih pemula yang dapat menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP. "Bahwa di antara 6,7 juta pemilih tersebut terdapat 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yaitu penduduk wajib pilih yang baru berusia 17 tahun yang dihitung sejak ditetapkan DP4 sampai dengan pada hari H pemungutan suara," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/3/2018). Baca juga:  Daftar Sementara Pilkada Capai 152 Juta Orang Menurut Tjahjo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomir 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan e-KTP. "Solusi atas hal ini, supaya pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebut da
Baca selengkapnya