Beda Prabowo dengan Jokowi Jika Jadi Presiden Versi Fadli Zon

-
Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon berbicara tentang beda Prabowo Subianto dan Joko Widodo andai jadi Presiden RI periode 2019-2024. Dia memandang Jokowi dan Prabowo tak cocok jika berduet. 

"Ya menurut saya nggak cocoklah, platformnya berbeda. Cara Pak Jokowi seperti sekarang dengan Prabowo kan orientasinya berbeda," kata Fadli di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Fadli menyebut kebijakan Prabowo dan Jokowi akan sangat berbeda di sektor ekonomi sebagai pemimpin RI. Prabowo disebutnya akan memihak rakyat, sedangkan Jokowi akan bergantung pada utang.


"Misalnya dalam persoalan ekonomi, kalau Pak Prabowo lebih mengutamakan ekonomi kerakyatan. Prioritasnya adalah pembangunan di sektor pertanian, petani, nelayan, buruh. Bukan beton yang diprioritaskan, apalagi impor dan ngutang, bukan itu yang diprioritaskan," tutur Wakil Ketua DPR itu. 

Fadli juga berbicara tentang kebijakan tenaga kerja asing di RI. Menurut dia, Prabowo dan Jokowi lagi-lagi akan beda sikap. 


"Pak Jokowi memberi karpet merah untuk tenaga kerja asing. Nah, kita pasti akan mencegah tenaga kerja asing untuk masuk, kecuali dengan skill worker atau tenaga kerja yang ahli yang kita tidak mempunyai ahlinya," ucapnya. 

"Pak Jokowi mau impor dosen, kalau kita bukan. Kalau kita, dosen-dosen kita sekolahin ke luar negeri supaya mereka lebih bagus, bisa lebih kompetitif," imbuh Fadli. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Pendidikan Gratis Gus Ipul-Puti

-
Surabaya - Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Puti Guntur mengemukakan itu di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Risma saat pertemuan dengan warga di kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Minggu (29/4/2018). "Sebelumnya, di Kota Surabaya, Bu Risma telah menggratiskan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Sejak tahun 2017, SMA/SMK Negeri dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika terpilih, Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK Negeri," kata Puti Guntur Soekarno. Mendengar itu, sontak tepuk tangan bergemuruh dari warga masyarakat. Risma juga tersenyum gembira, sambil bertepuk tangan. "Jangan sampai anak-anak lulus SMP tapi tidak bisa melanjutkan. Atau siswa SMA/SMK Negeri putus sekolah karena tidak mampu membiayai," kata P
Baca selengkapnya

Rhoma Irama 'Menggoyang' Pilgub Jabar

-
Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama memastikan mendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pilgub Jabar 2018. Sang Raja Dangdut itu pun akan 'menggoyang' masyarakat Jabar. Hal ini disampaikan Rhoma ketika cagub Jabar, Sudrajat menyambangi studio Soneta Group. Rhoma bersama Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Idaman, dan Soneta menyatakan dukungan untuk paslon Asyik. Baca juga:  TB-Anton Janjikan Sekolah Gratis dan Beasiswa   "Sudah asyik. Jadi kedatangan Pak Sudrajat ke sini dalam rangka komitmen kita untuk bekerja sama di Pilgub Jabar. Jadi kami secara pribadi dengan Forsa (Fans of Rhoma and Soneta), Soneta dan Idaman sudah komit untuk mendukung Sudrajat-Syaikhu," ungkap Rhoma di studio Soneta Group, Jl Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jabar, Senin (19/3/2018). Dukungan Rhoma kepada Asyik ini diharapkan bisa mendulang suara paslon yang diusung Gerindra, PAN, dan PKS ini. Rhoma mengatakan kedatangan Sudrajat ke Studio Soneta ini untuk memastik
Baca selengkapnya

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

-
Gambar
Jakarta  - 6,7 juta orang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Kemendagri menyebut 2,1 juta di antaranya adalah pemilih pemula yang dapat menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP. "Bahwa di antara 6,7 juta pemilih tersebut terdapat 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yaitu penduduk wajib pilih yang baru berusia 17 tahun yang dihitung sejak ditetapkan DP4 sampai dengan pada hari H pemungutan suara," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/3/2018). Baca juga:  Daftar Sementara Pilkada Capai 152 Juta Orang Menurut Tjahjo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomir 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan e-KTP. "Solusi atas hal ini, supaya pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebut da
Baca selengkapnya