Aksi 115 Jangan Bawa Kepentingan Politik Praktis

-
Jakarta - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir menegaskan peserta aksi 115 dilarang membawa kepentingan politik praktis dalam gelaran aksi Pembebasan Baitul Maqdis. 

Ia mengatakan peserta aksi hanya boleh membawa bendera Palestina dan bendera Indonesia pada aksi yang dilaksanakan di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Jumat (11/5). 

"Saudara-saudara tidak boleh ada kepentingan politik praktis sesaat, siap?" Kata Bachtiar seusai salat subuh berjemaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (11/5). 


Ia pun meminta kepada massa untuk tidak memakai atribut aksi seperti kaus yang menunjukkan kepentingan politik tertentu. Menurutnya hal itu dapat mengurangi kewibawaan aksi Pembebasan Baitul Maqdis hari ini. 

"Tidak ada kaus-kaus yang membawa pertemuan kita ini mengurangi kewibawaannya karena ada kepentingan politik praktis, siap?" kataya. Rencananya setelah salat subuh berjamaah massa aksi akan berkumpul di Monas. Bachtiar mengimbau kepada peserta aksi untuk menjaga kebersihan selama melaksanakan aksi 115. 

"Setelah berzikir kita langsung melakukan masiroh menjalankan prosesi jalan kaki secara tertib secara aman jaga kebersihan jaga ketertiban lalu lintas, tunjukan kita orang yang beriman, inilah yang membedakan kita dengan orang yang mempunyai kepentingan sesaat," kata Bachtiar. 


Hari ini massa yang dari berbagai ormas Islam akan melaksanakan aksi Pembebasan Baitul Maqdis. Hal ini untuk merespons kebijakan pemerintah AS yang memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. 

Aksi dimulai dengan salat subuh berjemaah di lapangan Monas dan Masjid Istiqlal. Setelah itu massa aksi direncanakan bergerak menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat yang lokasinya tak jauh dari Monas. Aksi 115 dimulai sejak pukul 04.00 WIB dan akan berakhir pada pukul 13.00 WIB

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Taktik TB Hasanuddin-Anton Mengurangi Impor

-
Depok - Selagi berada di atas panggung debat Cagub Jabar 2018, pasangan nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan punya taktik untuk mengurangi impor beras yang masih digulirkan pemerintah. Salah satunya dengan memberikan lahan garapan untuk masyarakat di Jabar. Hal tersebut menjawab pertanyaan dari paslon nomor tiga Sudrajat - Syaikhu mengenai pemerintah masih impor beras saat debat publik kedua di kampus Universitas Indonesia di Depok, Jabar, Senin (14/5/2018). Baca juga: Dalih Ridwan Kamil Saat Dicecar Syaikhu Soal Banjir di Bandung Hasanuddin mengatakan selama ini Jabar merupakan lumbung padi kedua nasional setelah Jatim. Namun, sambung dia, dalam beberapa tahun terakhir jumlah lahan pertanian terus menyusut. "Potensi tinggi, tapi terjadi penyusutan lahan. Sebanyak 66 persen petani jual sawah karena himpitan ekonomi," ungkap Hasanuddin. Guna menyelesaikan persoalan tersebut, ia berjanji akan memberikan lahan kepada 75 ribu kepala keluarga di Jabar
Baca selengkapnya

Golkar Bangga Airlangga Unggul di Survei

-
Jakarta - Ketum Golkar Airlangga Hartarto unggul sebagai cawapres Joko Widodo dari kalangan parpol dalam survei LSI Denny JA. Golkar mengatakan Airlangga merupakan sosok yang paling pas mendampingi Jokowi pada periode 2019-2024. "Jadi demi kebaikan semua pihak dengan memperhitungkan banyak faktor objektif, sebaiknya memang Pak Airlangga yang menjadi cawapres Pak Jokowi," kata Wasekjen Golkar Sarmuji kepada wartawan, Selasa (15/5/2018). "Dari sisi elektabilitasnya kemungkinan juga besar terpilih, dari sisi kemanfaatan untuk menghadapi tantangan bangsa juga terjawab," imbuhnya. Baca juga: LSI Denny JA: Airlangga-Moeldoko-TGB Cawapres Potensial Jokowi Survei LSI Denny JA soal sosok cawapres potensial Jokowi dilakukan pada 28 April-5 Mei 2018. Metode yang dilakukan adalah expert judgement.  Metode ini dilakukan dengan menyusun enam indeks yang harus dipenuhi cawapres. Enam indeks yang menjadi tolok ukur adalah indeks dukungan elektabilitas, kecuku
Baca selengkapnya

Program Pendidikan Gratis Gus Ipul-Puti

-
Surabaya - Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Puti Guntur mengemukakan itu di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Risma saat pertemuan dengan warga di kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Minggu (29/4/2018). "Sebelumnya, di Kota Surabaya, Bu Risma telah menggratiskan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Sejak tahun 2017, SMA/SMK Negeri dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika terpilih, Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK Negeri," kata Puti Guntur Soekarno. Mendengar itu, sontak tepuk tangan bergemuruh dari warga masyarakat. Risma juga tersenyum gembira, sambil bertepuk tangan. "Jangan sampai anak-anak lulus SMP tapi tidak bisa melanjutkan. Atau siswa SMA/SMK Negeri putus sekolah karena tidak mampu membiayai," kata P
Baca selengkapnya